Header Ads

Persaudaraan Alumni 212 Kecam Larangan Cadar di Kampus UIN Bukit Tinggi


MuslimsPost.Com | Lagi, soal larangan Cadar menjadi polemik di ranah publik. Polemik berlangsung pasca pengaduan dari pihak keluarga dosen IAIN Bukittinggi yang dinonaktifkan. Dosen itu dinilai tidak mematuhi tata cara berpakaian sebagai seorang dosen dengan memakai cadar ke kampus.

Menanggapi hal ini, Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) sangat mengecam dan menyayangkan peraturan pelarangan menggunakan Cadar di kampus UIN Bukit Tinggi itu.

Juru Bicara PA 212, H Novel Bamukmin SH dalam keterangannya menyatakan pejabat UIN  terindikasi mengidap penyakit islamophobia  sehingga takut terhadap syariat islam.

Oleh karena itu, PA 212 mengecam larangan menggunakan cadar, dengan pertimbangan, karena :

1. Ini sebuah kebijakan yang konyol dan pejabat UIN  terindikasi mengidap penyakit islamophobia  sehingga takut terhadap syariat islam.

2. Memakai cadar tidak merugikan siapa atau apapun juga.

3. Hukum benarnya memakai cadar bisa kami pertanggungjawabkan karena ulama berbeda pendapat memakai cadar bagi muslimah dewasa hanya berputar antara Mustahab (Sunnah) dan Wajib. Artinya, cadar bukan barang haram.

4. Jika dianggap memakai cadar mengganggu proses belajar mengajar ini juga tidak bisa diterima oleh akal sehat, karena proses belajar mengajar tanpa melihat wajah mahasiswi atau tanpa melihat wajah dosen tetap bisa berlangsung . Untuk belajar bahasa Inggris tanpa melihat gerak bibir dengan mendengarkan tape recorder tetap bisa, dan biasa dilaksanakan di labor-labor bahasa. Jadi alasan ‘tidak dapat melihat gerak bibir’ ini sama sekali tidak logis.

4. memakai cadar adalah bagian dari hak individu manusia untuk berekspresi yang tidak boleh diganggu. Kaum intelektual mustinya memahami kaidah kebebasan demikian agar dapat bertindak secara bijaksana. Dalam konteks ini saya ingin bertanya, kenapa lembaga intelektual jadi terkesan sudah tidak intelek lagi. Ada apa ?

Menurut H Novel Bamukmin SH sebagai bangsa yang berdaulat, kita diberi kedaulatan untuk menggunakan hak-hak individu selama nyata-nyata tidak menimbulkan mudharat.

"Seharusnya hak-hak individu tidak dibatasi sepanjang tidak menimbulkan kerusakan yang dapat dibuktikan secara empiris. Kalau hanya dikira-kira saja, atau dilihat dari satu sudut saja tentu akan selalu terjadi keriuhan kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya, seperti yang tertulis dalam rilisnya, hari ini  (HD/R)



No comments